Salah satu yang dijadikan dasar, surat keterangan terdaftar MAKI sebagai ormas yang sudah habis masa berlakunya sejak 2017. Dengan demikian, MAKI dinilai tak memiliki kedudukan hukum untuk ajukan praperadilan.

Di awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi menjadi institusi yang inklusif dengan membuka ”legal standing” yang cukup lebar bagi warga negara. Namun, MK kini lebih memilih menahan diri, tidak melakukan terobosan hukum.

Meskipun dimungkinkan terjadi mediasi, poin gugatan Walhi Jambi bagi perusahaan untuk melaksanakan pemulihan lingkungan atas kebakaran yang berulang kali melanda konsesi harus dijalankan.