Hanya ada 40 persen puskesmas di seluruh Indonesia yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa. Layanan itu pun tidak merata dan masih berpusat di kota besar.

Ribuan orang dengan gangguan jiwa di NTT masih berkeliaran karena kurangnya perhatian dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Layanan kesehatan jiwa belum memadai karena keterbatasan obat dan tenaga medis terlatih.

Pencabutan UU Kesehatan Jiwa dilebur ke UU Kesehatan 2023 dikhawatirkan membuat upaya perbaikan masalah kesehatan jiwa mandek. Masalah kesehatan jiwa terus meningkat, karena itu butuh infrastruktur regulasi yang kuat.

Tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengembangkan aplikasi Stethosoul. Aplikasi ini dapat mendeteksi dini penyakit psikosis atau kondisi gangguan mental yang kerap tidak disadari pasien.

Integrasi layanan kesehatan jiwa yang tersedia di masyarakat perlu dilakukan. Penguatan layanan pun perlu disertai dengan edukasi dan sosialisasi. Kesadaran masyarakat terkait kesehatan jiwa masih kurang.

Gangguan kesehatan jiwa semakin signifikan dengan adanya pandemi Covid-19. Namun, layanan kesehatan jiwa belum terjangkau semua pihak.

Tekanan psikologis masyarakat Jawa Barat meningkat akibat pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Jabar kini menambahkan fitur konsultasi jiwa daring pada aplikasi Pikobar.

Kesehatan jiwa patut mendapat perhatian besar baik oleh pemerintah juga masyarakat. Menilik definisi kesehatan yang mecakup aspek fisik, mental, dan sosial, maka kesehatan individu tak lepas dari kesehatan jiwanya.