Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
laporan harta kekayaan
Kerangka hukum pemilu mesti melindungi kedaulatan pemilih. Namun, KPU justru membelakanginya dengan mempermudah bekas koruptor bisa menjadi caleg tanpa memenuhi syarat masa jeda lima tahun.
Bagikan
Pintu Khusus KPU untuk Koruptor
Kerangka hukum pemilu mesti melindungi kedaulatan pemilih. Namun, KPU justru membelakanginya dengan mempermudah bekas koruptor bisa menjadi caleg tanpa memenuhi syarat masa jeda lima tahun.
Opini
路
Lima Tahun Tak Berubah, LHKPN Pejabat Pajak Kembali Jadi Sorotan
Harta Dodik yang dilaporkan di LHKPN pada 2017 sampai dengan 2021 selalu sama, yakni sebesar Rp 5,35 miliar. Padahal, jabatannya telah berubah.
Politik & Hukum
路
KPK Diminta Lebih Progresif Ingatkan Kewajiban Pejabat Laporkan Harta Kekayaan
Tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayan tahun 2020 mencapai 96,7 persen, tetapi sebagian masih asal-asalan. KPK perlu lebih tegas menyikapi pejabat yang tak menaati kewajiban melaporkan kekayaan.
Politik & Hukum
路
Tingkat Kepatuhan DPR Laporkan LHKPN Belum 50 Persen
Politik & Hukum
路
Tenggat 31 Maret, Mayoritas Pejabat Belum Serahkan LHKPN
Politik & Hukum
路
Iklan
Capres-Cawapres Diminta Melengkapi
Politik & Hukum
路
Iklan