Indonesia negara hukum dan bukan negara diskresi. Sudah sepantasnya komando perang melawan Covid-19 dipegang institusi dan pemimpin yang memiliki legitimasi hukum dan portofolio yang sesuai.

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, perlu ada terobosan untuk menguatkan lembaga anti korupsi itu. Langkah ke arah ini memerlukan dukungan banyak pihak.