KPPOD

APBD di 24 daerah yang harus menggelar PSU pilkada akan mendapat beban ganda. Beban kebijakan efisiensi anggaran dari pusat serta kebutuhan dana untuk PSU pilkada.

PSU Pilkada Sepenuhnya dari APBD, Pembangunan di 24 Daerah Bisa Terganggu

APBD di 24 daerah yang harus menggelar PSU pilkada akan mendapat beban ganda. Beban kebijakan efisiensi anggaran dari pusat serta kebutuhan dana untuk PSU pilkada.

Politik & Hukum ·

7 Maret 2025 · 13:24 WIB

Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran Dikhawatirkan Picu Demotivasi Pegawai

Pemerintah pusat seharusnya memberikan contoh implementasi efisiensi anggaran. Semua pegawai diyakini akan mendukung kebijakan efisiensi yang konsisten.

Politik & Hukum ·

12 Februari 2025 · 16:32 WIB

KPPOD: Daerah yang Anggarannya Tak Tepat Sasaran Perlu Diberi Sanksi

Pengamat otonomi daerah menilai pemerintah pusat perlu memberlakukan mekanisme insentif dan sanksi disinsentif pada daerah yang anggarannya tak efektif dan efisien.

Politik & Hukum ·

8 November 2024 · 20:32 WIB

Kinerja Heru Dinilai Cukup, Publik Bandingkan dengan Era Ahok dan Anies (9)

Publik menilai belum ada terobosan yang berarti selama kepemimpinan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Metropolitan ·

16 Juli 2024 · 07:09 WIB

Minimalkan Kecurangan, BPKP Awasi Keuangan Daerah Jelang Pilkada

Nilai kecurangan keuangan di daerah yang ditemukan BPKP pada 2023 sebesar Rp 548 miliar. Karena itu, BPKP kini mencegah.

Politik & Hukum ·

27 April 2024 · 14:09 WIB

Kontestasi Pilpres dan Pileg Diharapkan Dorong Penguatan Otonomi Daerah

Kampanye pilpres menjadi kesempatan untuk mendorong penyelesaian masalah terkait otonomi daerah. Untuk itu perlu dukungan konkret dari semua pihak dalam meningkatkan daya saing daerah.

Politik & Hukum ·

22 Desember 2023 · 21:51 WIB

Penangkapan Gubernur Malut Tunjukkan Jual Beli Jabatan Masih Jadi Momok

Penangkapan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menunjukkan praktik jual beli jabatan pemerintah daerah masih jadi momok.

Politik & Hukum ·

20 Desember 2023 · 05:30 WIB

Ramai-ramai Tolak Mekanisme Presiden Tunjuk Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta

Penunjukan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh presiden melanggar hak 10,67 juta warga Jakarta.

Metropolitan ·

6 Desember 2023 · 16:55 WIB

Polusi dan Birokrasi Tantangan Besar Tahun Kedua Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Belum ada program pengendalian polusi yang solid dan terobosan birokrasi dalam pelayanan publik selama setahun kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Metropolitan ·

16 Oktober 2023 · 14:57 WIB

Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur, Jembatan Kepentingan Daerah

Pembentukan dewan kawasan di wilayah Jabodetabekpunjur diyakini dapat mengoptimalkan kerja sama antardaerah aglomerasi yang selama ini terhambat oleh perbedaan kepentingan setiap daerah.

Metropolitan ·

20 September 2023 · 18:06 WIB

Ujian Bertubi-tubi Menerjang Ridwan Kamil dan Karier Politiknya

Legalisme Otokratis Merongrong Pancasila

Penjelasan Pemerintah Kecewakan Warga Perbatasan RI-Timor Leste

KPPOD

PSU Pilkada Sepenuhnya dari APBD, Pembangunan di 24 Daerah Bisa Terganggu

Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran Dikhawatirkan Picu Demotivasi Pegawai

KPPOD: Daerah yang Anggarannya Tak Tepat Sasaran Perlu Diberi Sanksi

Kinerja Heru Dinilai Cukup, Publik Bandingkan dengan Era Ahok dan Anies (9)

Minimalkan Kecurangan, BPKP Awasi Keuangan Daerah Jelang Pilkada

Kontestasi Pilpres dan Pileg Diharapkan Dorong Penguatan Otonomi Daerah

Penangkapan Gubernur Malut Tunjukkan Jual Beli Jabatan Masih Jadi Momok

Ramai-ramai Tolak Mekanisme Presiden Tunjuk Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta

Polusi dan Birokrasi Tantangan Besar Tahun Kedua Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur, Jembatan Kepentingan Daerah

Produk

Bisnis

Tentang

Lainnya