Letkol Afri menerima uang berupa dana komando berdasar instruksi dari Marsekal Madya Henri dari dua perusahaan penyelenggara pengadaan Rp 8,33 miliar. Dana komando itu mengalir ke Kepala Basarnas dan staf lainnya.

KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas. Puspom TNI mendatangi KPK dan menyatakan tindakan KPK salah. Bagaimana kewenangan KPK dalam tindak pidana korupsi anggota TNI ?

Nasib perkara dugaan korupsi di Basarnas akan ditentukan Puspom TNI dan KPK bersama-sama. Dua lembaga itu akan menentukan sistem peradilan yang digunakan, entah itu sipil, militer, hingga koneksitas.

Beberapa waktu lalu, pemerintah telah membuka wacana revisi UU Peradilan Militer. Wacana itu terkait polemik penanganan korupsi di Basarnas. Namun, diperkirakan revisi itu akan menghadapi tantangan dari purnawirawan.

TNI menegaskan tidak akan melindungi semua pihak yang diduga terlibat korupsi. Terkait kasus di Basarnas, masyarakat diminta ikut mengawasi proses peradilannya, ia juga memastikan tidak ada intervensi politik.

Danpuspom TNI mengumumkan penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan seluruh proses penyidikan, penyelidikan, hingga penetapan pelaku dalam dugaan korupsi di Basarnas telah sesuai prosedur hukum.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata angkat bicara terkait polemik tersebut. Dalam keterangannya, Sabtu (29/7), Alex menyebut jika penetapan tersangka ini dianggap sebagai kekhilafan, maka itu adalah kekhilafan pimpinan.