Walau pemotongan anggaran banyak dikeluhkan, di sisi lain, layak pula didukung guna mendongkrak kualitas integritas birokrat.

Jaksa menilai pensiunan Kementerian ESDM, Sri Utami, korupsi bersama-sama dengan eks Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Sri mengumpulkan dana atas permintaan Waryono untuk membiayai kegiatan yang tak didanai APBN.

Sistem pemilihan penjabat kepala daerah dituntut transparan dan membuka partisipasi publik. Jika tidak, praktik jual beli jabatan bisa terjadi. Membiarkan praktik ini bisa mengakibatkan korupsi yang lebih besar.

Setelah dua tahun buron, Kejaksaan Agung menangkap bekas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pali Arif Firdaus. Dia merupakan terpidana kasus korupsi yang merugikan negara Rp 6,2 miliar.