Pengidap amnesia sejarah otoritarianisme Orba dan tragedi berdarah 1998 gampang dipikat gimik dan kosmetik politik.

Jika mengingat kekejaman di Rumoh Geudong di Desa Bili, Glumpang Tiga, Pidie, Aceh, acara di pagi yang cerah itu tentu tak mungkin ada. Luka tentu masih membekas. Namun, masa depan harus dijelang tanpa dendam.

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemulihan pelanggaran HAM berat dimulai dan dipusatkan di Aceh. Bersamaan dengan itu dimulai pemulihan di wilayah lain dari 12 kasus pelanggaran HAM lainnya.

Di tengah pemerintah belum merealisasikan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, masyarakat sipil telah memulainya. Meskipun wujudnya tak terlampau besar, sebatas sembako dan THR, hal itu berarti bagi korban.

Pengakuan pemerintah atas PHB di masa lalu perlu dijadikan momentum untuk bersama mencari terobosan baru tentang kompensasi bagi para korban. Langkah hukum dan nonhukum perlu dijalankan untuk dapat melakukan terobosan.

Sejak 18 Januari 2007, para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat menggelar aksi damai menuntut keadilan.

Para korban pelanggaran HAM berat kini menanti keadilan diwujudkan. Bagi mereka, pengakuan dari negara atas 12 pelanggaran HAM berat itu harus diikuti langkah konkret agar keadilan itu dirasakan nyata.

Bukan sekadar menghentikan stigma, pelurusan sejarah dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran. Yang pada akhirnya adalah mengusut pelaku dan lakukan penegakan hukum.