Masyarakat menolak direlokasi karena ikatan kuat pada kampungnya. Apalagi warga tak percaya dengan janji pejabat pemerintah dan politisi yang kini mendekati akhir masa jabatan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya mempertimbangkan usulan warga agar lahan relokasi tetap berada di Pulau Rempang. Namun, sebagian warga terdampak merasa kecewa dan memprotes usulan tersebut.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berjanji akan memenuhi hak-hak warga Pulau Rempang yang terdampak relokasi dari investasi di pulau tersebut. Nilai ganti rugi juga disesuaikan dengan nilai aset warga.

Penyelesaian konflik penguasaan tanah antara masyarakat dan BP Batam harus diawali dengan penelusuran riwayat tanah melalui sejarah, cagar budaya, tanda-tanda fisik alam, pengakuan dan kesaksian warga serta lembaga adat.