DPR diharapkan tidak hanya menjadi ”tukang stempel” kebijakan pemerintah yang cenderung tak menguntungkan rakyat jika citranya ingin membaik.

DPR mengusulkan RUU terbanyak di Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ironisnya, tak ada RUU Perampasan Aset di dalamnya. Keseriusan DPR dipertanyakan.

Selain sibuk urusan internal, salah satu AKD justru membahas hari libur saat waktu pemungutan suara Pilkada 2024.

Keraguan pada DPR 2024-2029 muncul karena dominannya petahana, dinasti politik, dan pengusaha.

Masuki periode baru DPR, kinerja terkait legislasi hampir selalu sama dan jadi sorotan publik. Mampukah diatasi?

Dari total 263 RUU di Prolegnas 2019-2024, hanya 26 RUU yang berhasil disahkan hingga akhir masa jabatan DPR 2019-2024.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan komitmen DPR untuk patuh pada konstitusi. Hal itu kontras saat putusan MK dilabrak.

Seharusnya tak ada alasan puas ketika baru ada 27 dari 259 RUU Prolegnas yang bisa diselesaikan DPR selama lima tahun.