MK diminta untuk mempertimbangkan kuota 30 persen dari total hakim konstitusi yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki.

Hari Perempuan Sedunia yang diperingati hari ini menjadi pengingat untuk mengatasi berlapis bentuk kekerasan dalam Pemilu 2024. 

MK diminta untuk menegaskan kembali bahwa pengisian keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPR harus mempertimbangan keterwakilan 30 persen perempuan.

Parpol dinilai belum sepenuhnya memahami representasi perempuan sebagai isu yang substansial dari sudut pandang kultural kognitif.

Kepercayaan publik terhadap KPU sedang hancur. Perlu ada percepatan pembenahan moral institusi demokrasi tersebut.

Kebijakan kuota 30 persen caleg perempuan sering kali dianggap sebagai beban administratif.

Hakim konstitusi mempertanyakan perubahan sikap KPU soal kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap.

Simulasi konversi suara di Gorontalo, 7 parpol dapat kursi. Namun, 4 di antaranya tak penuhi keterwakilan perempuan.