Sudah 17 tahun RUU PPRT mandek di DPR. Kehadiran negara dinantikan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga.

Pengakuan PRT sebagai pekerja dengan hak-haknya secara hukum bukan hanya akan melindungi PRT dalam pekerjaannya, melainkan juga akan menjamin kesejahteraan PRT dan keluarganya.

Sublema “pekerja rumah tangga” sebagai kepanjangan dari akronim PRT harus mulai dibiasakan. Keberpihakan pada nasib PRT dimulai dari mengubah penyebutannya.

Penundaan dan keengganan untuk mengesahkan RUU PPRT sama saja dengan melanggengkan praktik perbudakan modern dan eksploitasi terhadap PRT.