Hubungan Indonesia-AS lebih banyak berkelindan dengan politik, militer, serta pertahanan-keamanan. Sementara hubungan dengan China lebih banyak di sektor ekonomi.

Belum banyak perubahan pendekatan politik luar negeri Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Kebijakan mayoritas bersifat reaktif terhadap fenomena global.

Tokoh separatis Spanyol, Carles Puigdemont dan Pernando Barrena, menggunakan Parlemen Eropa untuk mengangkat isu Papua. Uni Eropa menegaskan penghormatan pada keutuhan wilayah Indonesia.

Tidak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya masuk Donetsk dan Lugansk di Ukraina timur yang kini diduduki pasukan separatis, Pemerintah RI meminta WNI untuk menunda perjalanan ke Ukraina.

Pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan menjadi satu dari lima prioritas diplomasi RI tahun ini. Perluasan akses pasar dan integrasi kawasan dilakukan dengan aneka jalur diplomasi.

Aspek kebijakan luar negeri yang paling bersentuhan dengan publik dan selalu dimintakan pertanggungjawaban adalah perlindungan WNI sebagai salah satu wajah terpenting diplomasi Indonesia.

Presiden Kolombia Ivan Duque Marquez menawarkan Kolombia menjadi hub atau penghubung penerbangan maskapai Garuda Indonesia di kawasan Amerika Latin.

Selain mengirim nota diplomatik, Kemlu RI juga memanggil Duta Besar China di Jakarta. Pemerintah RI meminta klarifikasi sekaligus tindak lanjut atas permasalahan para ABK WNI yang bekerja di kapal berbendera China.