Semua pihak telah berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi hasilnya belum seluruhnya terkoneksi dengan program pemerintah.

Dalam konteks Aceh, tidak hanya dana desa, provinsi itu juga mendapatkan alokasi dana otonomi khusus. Sejak 2008-2021, Aceh telah menikmati kucuran dana otonomi khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp 88,43 triliun.

Peningkatan angka kemiskinan di provinsi dengan jumlah warga miskin terbanyak di Pulau Sumatera itu perlu disikapi pemda dengan mendorong pertumbuhan di sektor riil.

Pada 15 Februari 2021, BPS Aceh memublikasikan data kemiskinan terbaru. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Aceh 833.000 jiwa dari 809.000 atau naik 15,34 persen.

Sebagian besar warga Aceh masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena infrastruktur dasar di perdesaan masih buruk. Padahal, pada 2008-2019 Aceh telah menerima dana otonomi khusus sebesar Rp 65 triliun.