Kompas.id

kemenko polhukam

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengklaim layanan publik digital sudah mulai berangsur normal pascaserangan siber.

Bagikan

Menko Polhukam Klaim Pelayanan Masyarakat Berbasis Digital Berjalan Normal

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengklaim layanan publik digital sudah mulai berangsur normal pascaserangan siber.

Politik & Hukum ·

Daerah Diultimatum Tuntaskan Anggaran Pilkada Awal Juli

Hingga kini masih banyak daerah yang belum menuntaskan pencairan anggaran pilkada. Pemda diberi tenggat awal Juli nanti.

Pembentukan Satgas Judi ”Online” Tinggal Tunggu Tanda Tangan Presiden

Pemerintah terus berupaya memberantas judi daring. Membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring menjadi pilihan.

Politik & Hukum ·

Layanan Publik Seharusnya seperti ”Hujan Jatuh dari Langit”, Tanpa Pungli

Satgas Saber Pungli menargetkan Indeks Persepsi Antikorupsi meningkat dari 3,92 menjadi 5 di akhir pemerintahan Jokowi.

Politik & Hukum ·

Pembukaan 5.000 Rekening Mencurigakan Kunci Ungkap Judi ”Online”

Perputaran uang judi daring tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun. Dan, pada bulan pertama 2024, nilainya Rp 100 triliun.

Politik & Hukum ·

Iklan

BNPT Mitigasi Narasi Dukungan Serangan Teroris Rusia di Medsos

BNPT memitigasi risiko bangkitnya sel teroris jaringan NIIS pascaserangan di Rusia. Aksi serupa diwaspadai di Tanah Air.

Politik & Hukum ·

Masyarakat Cemas Polarisasi Berpotensi Berulang akibat Pemilu

Penegakan hukum terpadu menjadi harapan mencegah dan menangani polarisasi politik, politik identitas, dan politik uang. Semua demi Pemilu 2024 yang luber jurdil.

Politik & Hukum ·

Satgas TPPU Perlu Memperjelas Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Satgas TPPU perlu membuat jelas terkait dengan data agregat transaksi janggal Rp 349 triliun. Sebab, bagi publik, kasus ini tampak masih mengambang, apakah agregat itu total nilai transaksi atau mutasi dana.

Politik & Hukum ·

Tim Percepatan Reformasi Hukum Diminta Susun Prioritas Jangka Pendek

Tim Percepatan Reformasi Hukum mulai bekerja hingga 31 Desember 2023. Namun, masa kerja tim bisa diperpanjang sesuai dengan keputusan yang baru.

Politik & Hukum ·

Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Dimulai Akhir Juni

Dengan mengambil tempat di Aceh, di akhir Juni mendatang, pemerintah akan memulai implementasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat. Diharapkan upaya itu juga bisa menciptakan rekonsiliasi di akar rumput.

Politik & Hukum ·

Iklan