Pasal 24 Ayat 1 UUD Tahun 1945 menegaskan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pemilihan ketua MA menentukan masa depan lembaga peradilan. Karena itu, pemilihan ketua MA hendaknya lebih terbuka.

Konflik kepentingan salah satu asas prinsipiil dalam Asas Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki sepakat usulan pemerintah perkuat kewenangan kelembagaan KY mengawasi kekuasaan kehakiman. Langkah itu dinilai tepat. Namun, penguatan harus diakomodasi dalam revisi UU KY.

Komposisi hakim yang heterogen dapat memperkaya pendekatan yang seimbang untuk menegakkan hukum dan menerapkan kesetaraan jender. Bahkan, kehadiran hakim perempuan menjadi motor penggerak reformasi peradilan.

Sebagai lembaga negara yang salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan pada hakim, Komisi Yudisial (KY) dipertanyakan eksistensinya. Masihkah KY mampu merespons dan berjuang membangun kepercayaaan publik?