Sejak 2003, LBH Apik setia mengadvokasi korban-korban kekerasan berbasis gender. Dengan dukungan Co-Impact dan Ashoka, kapasitas paralegal diperkuat.

Kekerasan berbasis jender terkait kepemiluan berpotensi terjadi pada calon anggota legislatif, tim sukses, dan pemilih.

Penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan kerja sama multipihak. Polisi sebagai penanggap awal perlu berhati-hati dan memiliki empati dalam menangani korban kekerasan seksual agar tidak memunculkan trauma lain.

Perempuan di Tanah Air masih dibayangi berbagai ancaman kekerasan. Data Komnas Perempuan menunjukkan pada 2021 kasus kekerasan berbasis jender naik sekitar 50 persen.

Sepertinya para penganjur perempuan balik ke rumah tak pernah baca nasib anak perempuan seperti Malala dan perempuan lain di negerinya yang diusir dari ruang pendidikan, ruang peradaban, atas nama (ideologi) Islamisme.

Meski ada laki-laki menjadi korban kekerasan, data menunjukkan korban terbesar umumnya perempuan dan transjender. Penanganan kekerasan berbasis jender harus memahami akar kekerasan, yaitu relasi kuasa tidak seimbang.

Mendorong perempuan-perempuan untuk bangkit dan berani berbicara, serta melawan berbagai kekerasan yang dialami,  harus menjadi gerakan masif supaya kasus-kasus kekerasan tidak terulang,