Karena diidentifikasi masuk hutan, pemilik sawit harus membayar denda sangat besar dan mengancam keberlangsungan usaha.

Perbaikan tata kelola sawit masuk hutan tak kunjung ada hasil. Di satu sisi, konflik di perkebunan sudah makan korban.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan tidak ada pemutihan perkebunan ilegal di kawasan hutan, melainkan tata kelola industri kelapa sawit. Ia berjanji membuka data tata kelola tersebut.

Masalah legalitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan perlu segera dituntaskan. Saat ini, dari 3,3 juta hektar luas tutupan sawit di kawasan hutan, 2,2 juta hektar belum memiliki SK pelepasan kawasan hutan.

Selain dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun, Surya Darmadi juga dijatuhi pidana denda Rp 1 miliar, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 2,23 triliun dan kerugian perekonomian negara Rp 39,7 triliun.

Pengukuhan kawasan hutan diharapkan mewujudkan kepastian hukum dan tersedianya peta kawasan hutan untuk dijadikan acuan seluruh pemangku kepentingan.

Menjelang akhir tahun, berbagai program pemerintah di bidang lingkungan dan kehutanan sepanjang 2022 dilakukan. Seluruh capaian, khususnya dari program kehutanan, perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan.

Kondisi hutan mangrove di pesisir Sumatera Selatan kian mengkhawatirkan. Sebagian besar hutan tersebut rusak akibat perambahan untuk aktivitas tambak dan pencurian kayu bakau. Perhutanan sosial diharapkan jadi solusi.