Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis Joko S Tjandra 2,5 tahun penjara dalam kasus surat jalan palsu.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan dipertanyakan. Sebab, hukuman bagi koruptor yang merugikan negara Rp 1 triliun seharusnya jauh lebih berat.

Mahkamah Agung (MA) memberikan sanksi terhadap hakim ad hoc tindak pidana korupsi MA yang menangani kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syamsul Rakan Chaniago.

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan paparan dalam diskusi publik yang diselenggarakan MMD Initiative dengan mengusung tema "Vonis Bebas Syafruddin Siapa Salah? KPK atau MA" di Jakarta, Rabu (31/7/2019).