Terbatasnya ketersediaan lahan membuat harga tanah dan rumah di Jakarta menjadi sangat mahal. Akibatnya, muncul ketimpangan kepemilikan hunian yang tak mudah untuk diatasi.

Penataan kampung kumuh tak sekadar mempercantik dan memberi kenyamanan bermukim bagi warga. Penyelamatan kawasan hunian yang nyaris hilang dengan peningkatan kualitas turut berperan menyelesaikan isu mendasar warga kota.

Pembenahan kawasan kumuh di Jakarta perlu menyentuh permasalahan dasar, yakni rumah tidak layak huni. Tidak hanya soal kelayakan, adanya rumah seperti itu sangat membahayakan bagi pemilik dan juga warga sekitar.

Ratusan warga memilih bertahan hidup di tengah gelapnya kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar, Jakarta. Meski pernah ditertibkan, mereka tetap kembali karena kondisi pekerjaan semakin tak menentu.

Penataan kampung kumuh lewat program Community Action Plan/CAP dengan usulan anggaran Rp 24 miliar, perlu diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Aspirasi warga juga perlu diutamakan.

Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian PUPR akan menata 11 kampung kumuh di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melalui Program Kota Tanpa Kumuh. Pemerintah menganggarkan dana Rp 14,5 miliar. Penataan ditargetkan selesai akhir 2019 itu.