Data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan dalam forum peretas, Raids Forum. Pemerintah didesak menyelidiki dengan tuntas kebocoran data penduduk yang diduga berasal dari daftar anggota BPJS Kesehatan.

DPT harus dikontrol oleh publik karena menyangkut akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, tetapi kontennya adalah data pribadi. Karena itu, revisi UU Pemilu perlu menyeimbangkan perlindungan data pribadi dan transparansi.

Praktik jual-beli data pribadi semestinya jadi pelajaran bagi pemerintah, DPR, dan KPU agar terus memperkuat perlindungan data pemilih karena rentan disalahgunakan pihak lain. KPU harus memperbaiki penanganan data.

Ikhtiar Pemerintah Indonesia melindungi data pribadi warganya harus menempuh jalan berliku. Pengesahan undang-undang tentang hal itu menyangkut kepentingan perusahaan besar. Tantangan ini makin berat karena minimnya kesadaran publik ihwal perlindungan data pribadi.