MPR Minta Pemerintah Usut Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk
Data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan dalam forum peretas, Raids Forum. Pemerintah didesak menyelidiki dengan tuntas kebocoran data penduduk yang diduga berasal dari daftar anggota BPJS Kesehatan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F47df8572-1b36-497e-aca8-db24661f3a62_jpg.jpg){kind=logo}
Wajib pajak mengikuti petunjuk untuk mendapatkan electronic filing identification number (EFIN) saat melapor surat pemberitahunan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi tahun pajak 2020 di kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/3/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk menginvestigasi secara tuntas dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia. Kebocoran data pribadi itu menunjukkan tidak kuatnya perangkat hukum keamanan siber di Indonesia.
”Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama perangkat Polri, seperti Bareskrim dan Direktorat Tindak Pidana Siber, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus menginvestigasi secara tuntas dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas, Raids Forum, 12 Mei lalu,” kata Bambang saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (21/5/2021).