Kompas.id

Jimly Asshiddiqie

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia calon presiden-calon wakil presiden.

Bagikan

Anwar Usman Diberhentikan sebagai Ketua MK, Keputusan MK Soal Syarat Capres/Cawapres Tetap Berlaku

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia calon presiden-calon wakil presiden.

Demokrasi Makin Mendung

Putusan Majelis Kehormatan akan menentukan legitimasi legal dan moral pencalonan presiden dan wapres. Tetapi, putusan MK juga final dan mengikat. Butuh kearifan politik untuk menyelesaikan ”constitutional dispute” ini.

Paling Banyak Dilaporkan, Ketua MK Anwar Usman Diperiksa Lagi Hari Ini

Hari ini, Ketua MK Anwar Usman diperiksa untuk kedua kalinya oleh MKMK. Anwar diberi kesempatan membela diri.

Politik & Hukum ·

Kembali Revisi UU MK, DPR Diminta Coret Pasal Evaluasi Hakim Konstitusi

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, tidak ada satu negara pun di dunia yang mengatur ”recalling” hakim konstitusi oleh lembaga pengusul.

Politik & Hukum ·

Pembahasan Revisi UU MK di Komisi III DPR

Revisi UU MK merupakan usul inisiatif DPR. Usulan revisi UU MK ini merupakan yang keempat kalinya sejak berdirinya MK pada 2003.

Iklan

Pekerjaan Rumah Pascaputusan Guntur Hamzah

Terungkapnya pelaku pengubahan frasa pada putusan MK jadi pekerjaan rumah atau PR untuk menjaga integritas konstitusi. Hal itu termasuk menyiapkan prosedur yang standar saat hakim mengusulkan perubahan putusan.

Politik & Hukum ·

Jimly Asshiddiqie Produktif Menulis

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, tersebut saat ini masih punya mimpi agar buku-bukunya dibaca secara lebih masif oleh para pengambil kebijakan. Untuk itu, ia bercita-cita mendirikan Jimly Book Corner.

Utusan Golongan Dinilai Penting untuk Mengurangi Hegemoni Partai Politik

Problem bangsa saat ini dinilai terlalu dominan diputuskan lewat partai politik. Padahal, parpol tidak selalu mewakili keadilan dan kebenaran di masyarakat.

Politik & Hukum ·

Kenegarawanan DPR Diuji

Apa pun alasannya, langkah DPR ini melanggar undang-undang, bahkan konstitusi. Masih ada kesempatan bagi DPR untuk mengoreksinya.

Pasal-pasal UUD 1945 Mesti Dipahami secara Komprehensif

Pasal-pasal dalam UUD 1945 harus dilihat secara komprehensif. Kandungan ide dan interpretasi sistematis antarpasal harus dipahami sebagai satu kesatuan norma konstitusional.

Politik & Hukum ·

Iklan