Ketika mengetahui hak keluarga anak buah kapal migran dikembalikan perusahaan penyalur, tim Kompas turut mengucap syukur. Salah satu kepuasan wartawan adalah dapat mengawal keadilan bagi korban.

Nasib keluarga anak buah kapal migran yang meninggal di negara penempatan kerap kali ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Belum kering air mata duka, sudah harus menanggung kerugian dari hak-hak mereka yang dipangkas.

Jika pekerja migran meninggal di negara penempatan, perusahaan penempatan pekerja itu berkewajiban memulangkannya ke tempat asal secara layak dan menanggung biaya yang diperlukan.

Sistem perekrutan ABK harus dibenahi secara keseluruhan. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik TPPO.

Warga yang aktif bekerja di luar negeri, didata untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Adapun pendataan eks PMI antara lain bertujuan menyalurkan mereka ke kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

Perusahaan penyalur anak buah kapal migran dapat mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan atau Kementerian Ketenagakerjaan. Tumpang tindih izin memperlemah pengawasan.

Jasad ABK yang dilarung ke laut menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Mereka hanya bisa menahan kepedihan karena tidak bisa berziarah melihat pusara korban.

Investigasi “Harian Kompas” mengungkap, perusahaan-perusahaan penyalur ternyata memungut beragam biaya dan memangkas hak anak buah kapal migran yang meninggal.