Dari 3.000 kegiatan kampanye di Kaltim, Bawaslu Kaltim menemukan pelanggaran kurang dari 5 persen.

Publik menolak kampanye hitam. Para kontestan dituntut mempertimbangkan kepentingan publik dan kedewasaan demokrasi.

Pelaksanaan Pemilu 2024 di Sulut dibayangi potensi pelanggaran penyelenggara yang tidak netral sebagaimana ditunjukkan dari tingginya angka Indeks Kerawanan Pemilu.

Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang dirilis Bawaslu memetakan potensi kerawanan Pemilu 2024 dari aspek munculnya politisasi SARA. Menjelang masa kampanye, semestinya isu sensitif tidak lagi menjadi komoditas politik.

Penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi yang paling banyak berkonstribusi terhadap terjadinya potensi kerawanan. Mitigasi dan upaya pencegahan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

DKI Jakarta menduduki peringat pertama sebagai provinsi dengan potensi gangguan Pemilu 2024 yang mencapai 88,95 persen.

Dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi yang memengaruhi kerawanan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Maka penting memastikan netralitas para penyelenggara pemilu.

Bawaslu dan Polri sepakat menjalin kerja sama untuk memperkuat pengawasan pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.