Kompas.id

illicit enrichment

Indonesia memiliki semangat dan komitmen untuk memberantas korupsi yang sejalan dengan Konvensi UNCAC. Sudah sepatutnya Indonesia mengatur mengenai pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki harta tidak wajar.

Peraturan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Publik

Opini ·

28 Maret 2023 · 09:00 WIB

Tak Sulit Mengesahkan RUU Perampasan Aset, Kuncinya di Kemauan Politik

Jika RUU Perampasan Aset disahkan, kasus yang marak terkuak belakangan, yaitu peningkatan kekayaan yang asal-usulnya ditengarai tidak sah dan mencurigakan (illicit enrichment), bisa segera ditindak.

Politik & Hukum ·

24 Maret 2023 · 15:21 WIB

Pengaturan tentang Kekayaan yang Diperoleh secara Tidak Sah Semakin Dibutuhkan

Penambahan kekayaan secara tidak wajar bukan termasuk pelanggaran hukum karena ada kekosongan dalam aturan perundang-undangan kita.

Politik & Hukum ·

22 Maret 2023 · 20:53 WIB

RUU Perampasan Aset Kian Mendesak

PPATK telah melaporkan adanya transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun. Namun, laporan itu tak direspons pengawasan internal. Di sini, kehadiran UU Perampasan Aset kian dibutuhkan.

Politik & Hukum ·

10 Maret 2023 · 05:29 WIB

illicit enrichment

Peraturan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Publik

Tak Sulit Mengesahkan RUU Perampasan Aset, Kuncinya di Kemauan Politik

Pengaturan tentang Kekayaan yang Diperoleh secara Tidak Sah Semakin Dibutuhkan

RUU Perampasan Aset Kian Mendesak

Produk

Bisnis

Tentang

Lainnya