Ketidakstabilan politik di Indonesia akibat revisi UU Pilkada kian meresahkan dunia usaha.

Selain masalah teknis dan hitung-hitungan bisnis, operator menghadapi dilema iklim bisnis internet yang belum kondusif.

Jika kegaduhan pascapemilu dapat ditekan, iklim investasi, perdagangan, dan transaksi lain akan terjaga.

Presiden Joko Widodo telah menerima laporan dari Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ada 18 nama calon yang diserahkan kepada Presiden.

Presiden Jokowi tekankan agenda reformasi struktural tak akan berhenti meski Covid-19. Karena itu, semua aturan yang menghambat kemudahan berusaha terus dipangkas lewat Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pelaku usaha warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya sulit membatasi waktu makan maksimal 20 menit untuk setiap pelanggan.

Untuk memitigasi risiko dan dampak buruk kegiatan usaha, pemerintah daerah mesti dilibatkan dalam proses analisis. Sistem pengawasan yang kuat akan dibangun.

Para peritel dan pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta khawatir kinerja mereka akan semakin anjlok akibat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali.