Jika praktik premanisme terus terjadi, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen akan terhambat.

Ketidakstabilan politik di Indonesia akibat revisi UU Pilkada kian meresahkan dunia usaha.

Selain masalah teknis dan hitung-hitungan bisnis, operator menghadapi dilema iklim bisnis internet yang belum kondusif.

Jika kegaduhan pascapemilu dapat ditekan, iklim investasi, perdagangan, dan transaksi lain akan terjaga.

Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya kemitraan yang setara dan saling mendukung antara pelaku usaha besar dan kecil. Mengutip data KPPU, baru sekitar 9 persen pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha besar.

Presiden Jokowi tekankan agenda reformasi struktural tak akan berhenti meski Covid-19. Karena itu, semua aturan yang menghambat kemudahan berusaha terus dipangkas lewat Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pelaku usaha warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya sulit membatasi waktu makan maksimal 20 menit untuk setiap pelanggan.

Untuk memitigasi risiko dan dampak buruk kegiatan usaha, pemerintah daerah mesti dilibatkan dalam proses analisis. Sistem pengawasan yang kuat akan dibangun.