UU IKN menyatakan, dua tahun setelah disahkan, mesti terbentuk UU Jakarta baru. Argumen kekhususan harus disiapkan dengan baik oleh perumus UU Jakarta. Salah kunci penting untuk diperhatikan ialah tata kelola perkotaan.

Berbagai risiko ketidakpastian hukum dan politik perlu segera dikelola untuk meredam guncangan ekonomi tahun depan. Semua berpulang pada niat politik pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan, bukan mencederainya.

Sambil menunggu detail tata ruang ibu kota baru, penanaman dilakukan perlahan untuk mengembalikan fungsi lahan yang saat ini digunakan sebagai hutan tanaman industri.

Pokok-pokok Haluan Negara dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan meski presiden berganti. Salah satunya, keberlanjutan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

Sampah pengunjung yang mencapai 500 meter kubik per hari di IKN untuk sementara waktu dikumpulkan dan diolah di Tempat Pengolahan Akhir Manggar, Kota Balikpapan.

Ramainya kunjungan ke Titik Nol IKN di Kalimantan Timur memunculkan persoalan sampah. Dari perhitungan, sampah yang dihasilkan pengunjung rata-rata 360 kilogram per hari. Pengelolaan sampah dirancang melibatkan warga.

Meski dilakukan dalam cita-cita pemerataan nasional, mega proyek pemindahan IKN Indonesia memiliki konsekuensi dampak ekosistem dan lingkungan. Paradigma etika pembangunan menjadi penting untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan sosial dan ekologis.

Komisi II DPR meminta Pemerintah Pusat menyelesaikan problem lahan untuk calon ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ini menyusul informasi dari KPK bahwa ada bagi-bagi kapling tanah di lahan untuk ibu kota negara.