Kompas.id

Ibnu Syamsu Hidayat

Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023. Ini momentum yang tepat bagi masyarakat, semua pemangku kepentingan pendidikan, untuk berkonsolidasi agar RUU Sisdiknas sesuai aspirasi masyarakat.

Bagikan

Mempertahankan Komite Sekolah dalam RUU Sisdiknas

Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023. Ini momentum yang tepat bagi masyarakat, semua pemangku kepentingan pendidikan, untuk berkonsolidasi agar RUU Sisdiknas sesuai aspirasi masyarakat.

Menggagas Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan Pejabat Negara

Permasalahan etik komisioner KPK bukan hanya persoalan pribadi dan persoalan moral individu, melainkan juga persoalan akut yang belum diselesaikan pemerintah saat ini, yakni pedoman baku uji kelayakan dan kepatutan.

Kamuflase Pungutan Liar Dunia Pendidikan

Praktik pungli di sekolah saat ini dilakukan lebih rapi. Komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua/wali murid.

Memperbaiki Legitimasi dan Substansi

Ada kekhawatiran perubahan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang tengah dibahas DPR sebagai jalan mempertahankan UU Cipta Kerja tanpa melakukan perubahan mendasar isi UU Cipta Kerja.

Artikel Opini ·

Mahkamah Konstitusi Tidak Mengubah Ketentuan Remisi

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pemohonan uji materi tentang remisi sama sekali tidak mengubah konsep pemberian remisi, termasuk untuk koruptor. Ketentuan pemberian remisi tetap mengacu PP Nomor 99 Tahun 2012.

Iklan

Alasan yang Berbeda Para Hakim Konstitusi

Dalam putusan uji materi penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK, empat hakim konstitusi melakukan ”concurring opinion” atau memberikan alasan yang berbeda. Proses alih status pegawai KPK harus sesuai UU KPK.

Tes Wawasan Kebangsaan dan Akal Sehat Negara

Dari kontroversi tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, masyarakat bisa menilai lembaga-lembaga negara mana yang menjalankan fungsi akal sehatnya dalam menyelenggarakan kelembagaan negara, dan mana yang tidak.

Iklan