Barisan akademisi dan pegiat hukum jadi benteng pertahanan integritas terakhir di tengah tergerusnya etika bangsa.

Kalangan akademisi mengingatkan, amendemen konstitusi harus dilakukan secara jernih, komprehensif, serta ditopang kajian yang kuat dan kokoh secara akademik.

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih mungkin direalisasikan. Ada sejumlah peristiwa yang dinilai mengarah pada terwujudnya wacana itu.

Dalam forum Konferensi Hukum Tata Negara di Malang, Jawa Timur, diumumkan bahwa dua mantan hakim konstitusi meraih penghargaan M Yamin. Dua sosok itu ialah Jimly Asshiddiqie dan Abdul Mukthie Fadjar.

Jika pertimbangan MK tetap diabaikan, peraturan yang digunakan pemerintah untuk menunjuk penjabat kepala daerah dapat digugat ke MA. Surat keputusan pengangkat penjabat kepala daerah juga bisa digugat ke PTUN.

Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar pernah tiga kali mencoba peruntungan di Jurusan Teknik Geologi UGM demi memenuhi kegemarannya bertualang. Tetapi, jalan hidup berkata lain, dia menekuni bidang hukum.

Partai politik memiliki tugas menyiapkan calon wakil rakyat dan pemimpin negara. Sementara itu, upaya pelembagaan demokrasi yang berbasis konstitusi dapat dicapai dengan pelaksanaan pemilu secara berkala.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf berpulang pada usia 61 tahun. Dosen yang humoris, tetapi kritis ini memberikan teladan karena ketekunan dan keterbukaannya menerima pendapat.