GAPKI bersurat ke Airlangga Hartarto mempertanyakan perihal keterbukaan informasi geospasial yang dapat diberikan ke UE.

Perseteruan dagang RI-UE semakin intens di tengah komitmen kedua pihak melanjutkan pembahasan IEU CEPA. RI akan menempuh jalur litigasi, dialog bilateral, dan mengajak negara lain yang terdampak kebijakan UE.

Dari misinya ke Uni Eropa, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa ada ”imperialisme regulasi”. Ia menyoroti regulasi soal deforestrasi milik Uni Eropa yang dinilai merugikan Indonesia dan Malaysia.

WTO menyebutkan restriksi dagang komoditas pangan, pakan, dan pupuk masih terjadi. Sementara IMF menyatakan, perubahan harga pangan dipengaruhi oleh penurunan panen, harga minyak, pupuk, dan kenaikan suku bunga acuan.

Ekspor CPO dan produk turunannya ke EAEU bisa terhambat. Di sisi lain, Komisi Ekonomi Eurasia (EEC) mengeluarkan RI dari daftar negara berkembang penerima keistimewaan tarif preferensial, CSTP EAEU, per 12 Oktober 2021.

Pemberlakuan hambatan nontarif produk pertanian ke Uni Eropa menjadi tantangan bagi Indonesia. Semua pihak harus bersinergi meningkatkan kualitas produk pertanian.

Organisasi Perdagangan Dunia menyebut nilai perdagangan yang terdampak kebijakan pembatasan yang tak terkait langsung dengan pandemi Covid-19 mencapai 418 miliar dollar AS selama Oktober 2019-Mei 2020.

Indonesia akan melawan UE dalam gugatan pendiskriminasian minyak kelapa sawit dan pelarangan ekspor bijih nikel. Di sisi lain, Indonesia jadi salah satu negara penerima fasilitas pengurangan ataupun penghapusan tarif UE.