Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dengan pidana penjara 10 tahun 6 bulan.

KPK kembali menetapkan status tersangka pada Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Kali ini, dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang. Sebelumnya, dia juga tersangka korupsi dugaan gratifikasi.

KPK pun mulai Rabu (11/1/2023) menahan Lukas Enembe terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD.

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar semua warga menghormati proses hukum. Penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe diikuti insiden warga yang melempar batu dan panah ke aparat.

Gubernur Papua Lukas Enembe meresmikan sembilan gedung baru di Papua, Jumat (30/12/2022). Salah satu yang diresmikan adalah kantor baru Gubernur Papua yang menghabiskan anggaran Rp 393 miliar.

Permintaan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe agar KPK memeriksa kliennya menggunakan hukum adat menyesatkan. Hukum adat masuk dalam kajian hukum perdata/privat, sementara korupsi masuk dalam bidang hukum publik.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan penyidik KPK akan memeriksa Lukas Enembe di Papua. Pemeriksaan dilakukan jika Enembe sudah sehat.

KPK dan tim dokter dari IDI akan memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe dalam waktu dekat. Pemeriksaan ini juga akan didampingi tim dokter pribadi Lukas dan perwakilan dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia.