Pemerintah menjadikan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai bentuk penghargaan.

Bangsa Indonesia tak akan dapat berubah menjadi lebih baik jika bidang pendidikan, baik menyangkut bahan ajar, kompetensi tenaga pengajar, sarana prasarana pendidikan, maupun kesejahteraan pengajar, tidak diperbaiki.

Sebelum diberhentikan, Hervina adalah guru wali untuk kelas satu.

Julukan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa nyata terjadi pada guru honorer yang kehidupannya makin terpuruk saat pandemi.

Menggaji guru honorer secara layak dan mendapat perlindungan negara membutuhkan kebijakan lintas tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selama pandemi Covid-19, Juwita br Surbakti (37), guru honorer kelas II SDN 040483 Desa Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, setiap hari Kamis dan Jumat mengajar di losd selama satu jam.