Sembilan fraksi di DPR belum satu suara soal usulan perubahan jadwal Pilkada 2024. Jika percepatan jadwal disepakati anggota DPR dan penyelenggara pemilu, diperlukan perubahan setidaknya empat pasal UU Pilkada.

Delapan dari sembilan partai di parlemen berharap Mahkamah Konstitusi tidak mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Perubahan dikhawatirkan mengganggu tahapan Pemilu 2024.

DPR akan mempelajari isi Perppu Cipta Kerja sebelum memberikan pandangannya terhadap perppu itu. Sejumlah pengkaji tata negara mengkritik keras para pihak yang ”ngotot” memberi pembenaran terhadap Perppu Cipta Kerja.

Jika pemerintah mengabaikan putusan MK, pelantikan penjabat kepala daerah akan dinilai cacat hukum. Seharusnya pemerintah meminimalisir kebijakan-kebijakan yang rentan terhadap tuntutan di kemudian hari.