Kerugian akibat tambang jauh lebih besar daripada keuntungan yang bakal didapat. Kebijakan ini perlu ditinjau ulang.

Indonesia memiliki potensi penurunan emisi dari karbon biru yang sangat besar dari jutaan hektar mangrove dan lamun.

Saat masyarakat merasakan manfaat mangrove, partisipasi mereka untuk melindungi ekosistem pesisir tersebut akan turut terbangun.

Sebagian masyarakat masih memandang mangrove sebagai tanaman yang mengganggu aktivitas tambak. Namun, kini masyarakat mulai mengetahui beragam manfaat mangrove baik dari sisi ekologi maupun ekonomi.

Kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah agar segera mencabut Peraturan Pemerintah No 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sebab, aturan ini mengancam ekosistem dan ruang hidup masyarakat pesisir.

Alih fungsi area mangrove menjadi tempat budidaya perikanan atau pertanian berkaitan dengan kepemilikan lahan bagi masyarakat. Sosialisasi pemulihan lahan diperlukan demi mengembalikan ekosistemnya.

Sejak mulai didiskusikan akhir tahun lalu, perkembangan RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove sudah cukup signifikan. Saat ini, RPP telah berada di Sekretariat Negara untuk ditinjau.

Di Perppu Cipta Kerja, ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil menghadapi bahaya besar. Zona inti konservasi laut boleh diubah untuk kawasan eksploitasi, terutama untuk kepentingan proyek strategis nasional.