MKD yang bertugas menegakkan etik anggota DPR belakangan justru sibuk memeriksa kritik.

Sekalipun terus didorong oleh publik, DPR memutuskan tidak mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk dibahas selama lima tahun ke depan.

Saatnya para pemimpin negeri ini mulai bekerja kembali dan memenuhi ekspektasi rakyat.

Saat kabinet Prabowo diumumkan pekan depan, komisi dan AKD lain di DPR sudah siap menjadi mitra kementerian/lembaga.

Muncul rencana mengganti fasilitas rumah dinas anggota DPR dengan tunjangan perumahan.

Belasan anggota DPR berusia muda punya harta kekayaan hingga miliaran rupiah. Mengapa jadi sorotan warganet?

Anggota DPD selama ini tidak pernah mendapat fasilitas rumah dinas atau tunjangan perumahan seperti halnya DPR.

Kebijakan tunjangan perumahan DPR dinilai tidak mendesak, lebih baik dialokasikan untuk tingkatkan kinerja DPR baru.