Putusan DKPP bahwa KPU bersalah secara etik, dinilai mencoreng integritas KPU.

Sidang membacakan putusan sengketa terkait verifikasi faktual partai politik dengan teradu ketua dan angota KPU Sulawesi Selatan, serta ketua dan anggota KPU Kabupaten Pinrang.

Pemilu yang baik harus legitimate secara proses dan hasil. Mesti dipastikan proses persiapan penyelenggaraan pemilu di semua lini dan level telah berjalan dengan adil, jujur, transparan, dan akuntabel. Tidak curang.

DKPP menilai tindakan dan kedekatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan Ketua Partai Republik Satu Hasnaeni telah melanggar prinsip profesional dan mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu.

DKPP memutuskan enam anggota KPU Sulawesi Utara terbukti melanggar etik dalam kasus kecurangan verifikasi parpol, satu orang diberhentikan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik terkait manipulasi hasil verifikasi faktual parpol. DKPP diminta berani memecat anggota KPU yang terbukti curang.

Selama sekitar dua jam, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjawab pertanyaan majelis sidang DKPP, dan mengklarifikasi pernyataannya terkait kemungkinan diterapkannya kembali sistem proporsional daftar calon tertutup pada pemilu.

Masa tugas anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2017-2022 dari unsur tokoh masyarakat diperpanjang 3 bulan, terhitung mulai 12 Juni. Hal ini karena proses usulan penggantinya di DPR belum selesai.