DKPP mempunyai peran strategis dalam melalui penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Putusan DKPP bahwa KPU bersalah secara etik, dinilai mencoreng integritas KPU.

Sidang membacakan putusan sengketa terkait verifikasi faktual partai politik dengan teradu ketua dan angota KPU Sulawesi Selatan, serta ketua dan anggota KPU Kabupaten Pinrang.

Pemilu yang baik harus legitimate secara proses dan hasil. Mesti dipastikan proses persiapan penyelenggaraan pemilu di semua lini dan level telah berjalan dengan adil, jujur, transparan, dan akuntabel. Tidak curang.

Dalam putusannya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengabulkan sebagian aduan pelanggaran etik terkait dugaan intimidasi dan manipulasi data verifikasi faktual partai politik.

DKPP memutuskan enam anggota KPU Sulawesi Utara terbukti melanggar etik dalam kasus kecurangan verifikasi parpol, satu orang diberhentikan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik terkait manipulasi hasil verifikasi faktual parpol. DKPP diminta berani memecat anggota KPU yang terbukti curang.

Selama sekitar dua jam, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjawab pertanyaan majelis sidang DKPP, dan mengklarifikasi pernyataannya terkait kemungkinan diterapkannya kembali sistem proporsional daftar calon tertutup pada pemilu.