Tidak adanya perubahan signifikan terhadap evaluasi dapil untuk Pemilu 2024 berpotensi menjadi obyek sengketa di kemudian hari. Padahal, evaluasi dibutuhkan untuk memastikan masyarakat telah terwakili dengan adil.

Komisi Pemilihan Umum semestinya tidak menyia-nyiakan kewenangannya untuk menyusun daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu DPR dan DPRD.

Keinginan parpol dilibatkan dalam penyusunan daerah pemilihan diklaim bukan untuk mengintervensi penyelenggara pemilu. Pembuatan peraturan KPU soal daerah pemilihan dinilai harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.