MK: Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi DPR/DPRD Provinsi Kewenangan KPU

MK menemukan penentuan dapil di Lampiran III UU Pemilu menghasilkan ketimpangan ”harga” suara yang signifikan antardapil. Selain itu, terjadi pula disproporsionalitas jumlah dan alokasi kursi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (29/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi mengembalikan kewenangan penyusunan daerah pemilihan atau dapil dan penentuan alokasi kursi di dapil untuk pemilihan anggota DPR/DPRD provinsi menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Pengaturan dapil dan jumlah alokasi kursi di tiap dapil dalam undang-undang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.