Dana otsus mulai berkurang sehingga kemampuan keuangan Aceh melemah. Pemprov Aceh menginginkan program Jaminan Kesehatan Aceh ke depan hanya diperuntukkan bagi warga miskin.

Ketika pemberian anggaran otonomi khusus berakhir pada 2028, potensi pendapatan dari sektor migas dapat menjadi sandaran pembangunan Aceh masa mendatang.

Kasus korupsi di Provinsi Aceh terus berulang. Pelakunya mayoritas aparatur sipil negara dan rekanan. Selain karena pengawasan internal yang lemah, rendahnya integritas pengelola anggaran publik memicu korupsi.

Pengadaan sapi dan pemeliharaan sapi itu menggunakan dana otonomi khusus senilai Rp 158 miliar. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, terjadi kerugian negara Rp 1,2 miliar.

Pada 15 Februari 2021, BPS Aceh memublikasikan data kemiskinan terbaru. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Aceh 833.000 jiwa dari 809.000 atau naik 15,34 persen.

Hari ini, Sabtu (15/8/2020), tepat 15 tahun perjanjian damai Aceh ditandatangani. Berbagai kalangan berharap kesejahteraan warga harus terus ditingkatkan.

Perjanjian perdamaian pada 15 Agustus 2005 memberikan harapan baru bagi warga Aceh untuk menata hidup lebih baik. Namun, faktanya setelah 15 tahun perdamaian, masih ada air mata, terutama dari kaum papa.

Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) di Aceh tepat sasaran. Dana otsus yang diberikan pada 2008-2020 sudah mencapai Rp 81 triliun, tapi angka kemiskinan di provinsi itu masih saja tinggi.