Publik mendesak kasus dugaan manipulasi bantuan korban konflik dan eks kombatan di Aceh diusut.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menemukan transaksi mencurigakan berupa setoran tunai yang diduga dilakukan Gubernur Lukas Enembe.

Gubernur Papua Lukas Enembe setorkan uang senilai Rp 560 miliar ke kasino. Uang itu diduga terkait dengan korupsi dan pencucian uang. Temuan ini ironi bagi Papua yang banyak masyarakatnya dibelit kemiskinan.

Di luar kepentingan politik, publik perlu kompak mendukung Achmad Marzuki memimpin Aceh. Bila polemik terus digoreng, energi publik justru habis untuk berseteru sementara agenda-agenda pembangunan terabaikan.

Konflik bersenjata di pegunungan tengah di Papua sudah berlangsung puluhan tahun. Jika penyelesaian menyeluruh sulit terwujud, langkah-langkah mengurangi eskalasi konflik bersenjata dapat dilakukan demi kemanusiaan.

Selama 20 tahun otsus Papua, kebijakan tersebut belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua. Kini, Undang-Undang Otsus akan diperbaiki lagi. Diharapkan, selain pengawasan, juga fokus ke warga Papua.

Evaluasi otonomi khusus di Papua pada tahun ini tidak hanya fokus pada pengelolaan keuangan, tetapi juga mengevaluasi dampak regulasi itu bagi pemenuhan hak dasar masyarakat Papua.

Pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus sudah dilakukan berlapis-lapis. Namun, praktik korupsi dan penyalahgunaan dana tersebut masih rentan terjadi. Upaya pencegahan korupsi yang lebih serius perlu dilakukan