Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
dana bagi hasil
Daerah penghasil sawit meminta dana bagi hasil yang lebih berkeadilan. Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan Rp 3,4 triliun DBH sawit. Jumlah itu dinilai minim dibanding dana yang dipungut dari daerah penghasil.
Bagikan
Daerah Penghasil Sawit Minta Dana Bagi Hasil yang Lebih Adil
Daerah penghasil sawit meminta dana bagi hasil yang lebih berkeadilan. Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan Rp 3,4 triliun DBH sawit. Jumlah itu dinilai minim dibanding dana yang dipungut dari daerah penghasil.
Nusantara
路
Aturan Baru Dana Bagi Hasil Mulai Diterapkan Tahun Ini
Beberapa ketentuan baru DBH mencakup penerimaan negara yang dibagihasilkan, cakupan daerah penerima, serta formula alokasi DBH. Mulai tahun ini, pemerintah pusat juga akan mengucurkan DBH ke daerah penghasil sawit.
Ekonomi
路
Maksimalkan Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau
Penerimaan negara dari penyesuaian tarif cukai rokok akan disalurkan kembali kepada masyarakat terdampak dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang diestimasi naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2023.
Ekonomi
路
Kemendagri Panggil Bupati Kepulauan Meranti Selasa Pekan Depan
Bupati Kepulauan Meranti tidak terima dana bagi hasil dari Kementerian Keuangan hanya sebesar Rp 115 miliar. Menurut dia, sebagai penghasil minyak yang besar, daerah itu harus mendapatkan dana yang lebih tinggi.
Ekonomi
路
Bupati Meranti M Adil Ancam Angkat Senjata Protes Dana Bagi Hasil Minyak
Kementerian Keuangan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Produksi minyak di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Video
路
Iklan
Desentralisasi Versus Serapan
UU HKPD mereformasi alokasi sumber daya fiskal, kewenangan pemungutan pendapatan, dan penguatan belanja daerah. Desain ini dirancang untuk mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
Ekonomi
路
Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Daerah Disesuaikan
Alokasi anggaran 8 persen dari DAU/DBH kembali bisa digunakan untuk tujuan lain di luar penanganan kasus Covid-19 seiring turunnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah.
Ekonomi
路
Daerah Diminta Kurangi Ketergantungan pada Dana Bagi Hasil
Bagi daerah penghasil minyak dan gas bumi, dana bagi hasil migas menjadi urat nadi keuangan daerah. Ketergantungan terhadap dana bagi hasil migas harus dikurangi lantaran cadangan migas Indonesia sangat terbatas.
Ekonomi
路
Pemerintah Pusat Ancam Tunda atau Batalkan DAU dan DBH Daerah
Pemerintah pusat akan menunda, bahkan membatalkan, penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil ke daerah yang belum melaporkan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19.
Ekonomi
路
Penyaluran Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Dilakukan Bertahap
Harapan Pemprov DKI mendapatkan dana bagi hasil secara utuh, belum terwujud. Tahun ini, pemerintah pusat mencairkan sebagian dana itu lantaran penerimaan yang juga lesu.
Metropolitan
路
Lihat Lainnya
Iklan