Putusan PK kasus ”cessie” Bank Bali yang diajukan Joko Tjandra diketok pada Rabu oleh majelis hakim agung yang diketuai Andi Samsan Nganro. Majelis hakim menilai secara formil permohonan PK itu tidak dapat diterima.

MAKI menilai tidak adil vonis terbaru atas Joko Tjandra. Joko sebagai pemberi suap justru dihukum lebih berat dari penerima suap, bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari. Padahal, ancaman hukuman penerima suap lebih besar.

Pengadilan memvonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan penjara bagi Joko S Tjandra di usianya 70 tahun. Ia mengakui vonis ketiga dalam tiga perkara berbeda itu sangat berat.

Joko Tjandra, terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa bebas MA dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang di sistem imigrasi, dituntut empat tahun penjara.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus suap penghapusan nama Joko S Tjandra dari daftar pencarian orang Interpol menyebutkan, pertemuan ketiganya terjadi berulang kali, dalam rentang April-Mei 2020.

Di sidang eksepsi, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte menepis dakwaan dan barang bukti berupa uang yang diajukan jaksa penuntut umum di kasus penghapusan red notice Joko Tjandra.

Menurut rencana, sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai 2 November mendatang. Pengadilan telah menetapkan majelis hakim untuk menyidangkan perkara itu.

Surat dakwaan dalam perkara surat jalan palsu Joko Tjandra pasca-pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih disusun. Sidang kasus tersebut jadi ujian keseriusan aparat hukum, di antaranya polisi dan jaksa.