Persoalan pertama, belum direvisinya peraturan KPU terkait keterwakilan caleg perempuan, padahal MA telah meminta KPU merevisinya. Persoalan kedua, belum adanya putusan uji materi terkait pencalonan mantan narapidana.

Mekanisme pembentukan PKPU dalam situasi normal sebaiknya tak dilakukan karena tahapan pencalonan anggota legislatif tengah bergulir. Konsultasi dengan DPR dan pemerintah bisa saja melalui pemberitahuan tertulis.