Pemerintah mengubah penghitungan penggunaan dana bantuan operasional sekolah reguler dan dana alokasi khusus fisik. Perubahan itu dengan harapan untuk meningkatkan pemerataan mutu pelayanan pendidikan.

Pemberian diskresi kepada kepala sekolah untuk menentukan alokasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah reguler perlu diawasi. Transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban perlu selalu diutamakan.

Pemerintah berharap, dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler bisa dioptimalkan untuk mendukung pemerataan pendidikan. Mulai 2021, perhitungan biaya satuan akan berbasis kebutuhan daerah.

Penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS reguler tahap III akan dilakukan September 2020. Sekolah penerima diminta melengkapi lima persyaratan administratif terlebih dahulu.