Publik harus diajak memahami kebutuhan kedaulatan siber itu sendiri. Rumusan kedaulatan siber harus memperhatikan suara-suara publik.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko pengaduan warga yang dirugikan terkait pemblokiran sejumlah platform digital yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Sabtu (30/7/2022).

Hakim konstitusi dalam sidang uji materi UU ITE menanyakan kriteria yang diterapkan pemerintah untuk memutus akses internet di suatu wilayah. Tanpa ada kriteria tertentu, maka ada ruang penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah mempertimbangkan untuk tak melanjutkan banding atas putusan PTUN Jakarta terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Adapun, Tim Pembela Kebebasan Pers menyayangkan keputusan banding pemerintah.

Pencabutan blokir akses layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat akan dicabut secara bertahap. Situasi lapangan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mencabut pemblokiran tersebut.