Lembaga penegak hukum, baik KPK maupun kejaksaan, agaknya masih enggan menjadikan korupsi peradilan sebagai prioritas.

Kedisiplinan terhadap pembentukan dan praktik hukum yang berprinsip adalah kunci bagi perbaikan cara-cara berhukum.

Sistem PK di Indonesia perlu dibahas ulang secara utuh dan visioner, berpijak kondisi empirik, perkembangan hukum, serta prinsip dan doktrin yg relevan. Sekadar mengatur kewenangan jaksa ajukan PK tidak banyak berarti.