Sejumlah warga di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengklaim memiliki alas hak atas lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi.

Pemerintah harus mengkaji ulang kerentanan Kota Palu dan sekitarnya akan bencana gempa dan likuefaksi. Kajian dimaksud harus dilakukan secara jujur karena taruhannya keselamatan warga.

Pemerintah segera membangun tanggul untuk mitigasi tsunami di Teluk Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pembangunan tanggul akan dibarengi penanaman mangrove.

Secara geologi, wilayah Lombok dan Palu memiliki kerawanan bencana yang tinggi. Sayangnya, kondisi rentan bencana tersebut belum diimbangi pengetahuan mitigasi bencana oleh warganya.

Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Sulawesi Tengah mengklaim tak ada masalah pengadaan atau pembebasan lahan untuk pembangunan hunian tetap penyintas di Palu. Lahan disediakan tergantung kebutuhan.

Gedung sekolah yang dibangun Yayasan Dana Kemanusiaan ”Kompas” pascagempa di Sulawesi Tengah hampir rampung. Ruang-ruang kelas tersebut diperkirakan bisa ditempati pada akhir Oktober ini.

Industri keuangan menunggu dasar hukum atau regulasi dari pemerintah daerah terkait kemungkinan penghapusan utang atau kredit penyintas bencana, terutama di bekas likuefaksi di Sulawesi Tengah. Dasar hukum itu berupa penetapan bekas likuefaksi sebagai zona terlarang untuk hunian, sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk penghapusan utang penyintas seiring dengan hilangnya hak atas obyek kredit.