Pemerintah Kota Surabaya menjamin layanan kesehatan bagi 239.363 orang yang tidak lagi berstatus penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan mendata dan mendaftarkan dalam jaminan kesehatan nasional.

Wacana perubahan tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dari semula di bawah Presiden menjadi di bawah menteri dinilai akan berpotensi berdampak ke dana pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Layanan kesehatan publik menjadi isu krusial di Indonesia. Perjalanan sistem Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan sejarah yang cukup panjang. Problem defisit keuangan menjadi tantangan dalam mengelola sistem ini.

Kesehatan selalu menjadi isu krusial di setiap negara, karena fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan dan perkembangan sebuah negara. Penyelenggaraan asuransi kesehatan di negara ini sudah dimulai sejak negara ini merdeka.

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di tengah kelesuan perekonomian nasional berpotensi menjadi beban ketenagakerjaan.