Pemerintah tidak akan menarik surat presiden ke DPR terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Mereka menunggu pembahasan RUU tersebut.

Pimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.  

Disepakatinya jumlah kementerian jadi kewenangan presiden pada RUU Kementerian akan membebankan rakyat pada akhirnya.

DPR terbagi-bagi soal revisi UU Kementerian Negara, ada yang sepakat ubah jumlah menteri jadi kewenangan presiden, namun Fraksi PKS dan PDI-P mempertanyakan efisiensi dan kebutuhan perombakan.

UU MK kembali direvisi meski revisi terakhir baru dilakukan dua tahun lalu. Salah satu poin revisi, akan ada mekanisme evaluasi bagi hakim MK.

Kerja DPR dinilai belum memuaskan meski Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan. Masih ada sejumlah RUU mendesak, salah satunya RUU tentang Perlindungan Data Pribadi belum tuntas dibahas DPR.

Hingga Senin (11/4/2022) malam, belum ada kepastian dari Baleg DPR untuk melanjutkan rapat panitia kerja revisi UU PPP. Lobi-lobi dengan perwakilan pemerintah masih dilakukan untuk mencari titik temu.

Dalam rapat pleno itu, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak RUU TPKS untuk dibawa ke rapat paripurna DPR.